Tantangan Isu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Indonesia Masa Depan
Disampaikan oleh: Muhammad Rangga Barmana[1]. Pada Diskusi Publik Online yang diselenggarakan TeknokratMudaIndonesia. 16 Februari 2019. [1] Contract Management Engineer, PT. Wijaya Karya (Persero Tbk.)
Infrastruktur
Sebelumnya harus diketahui dulu bahwa infrastruktur memiliki fungsi yang penting yaitu sebagai indikator tingkat daya saing (World Economic Forum 2018). Infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Calderon & Serven, 2004). Infrastruktur dapat meningkatkan pemerataan ekonomi (Chotia & Rao, 2017) serta dapat meningkatkan nilai tambah untuk berbagaim macam bisnis lainnya (Bappenas, 2017). Dengan adanya infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan eknonomi untuk sektor konstruksi sebesar 33,3%, sektor manufaktur sebesar 19,7% dan sektor distribusi sebesar 14,4%. Selain itu, infrastruktur kelistrikan yang ada dapat meningkatkan nilai elektrifikasi sebesar 97,3% di seluruh indonesia sehingga banyak tempat di Indonesia yang sudah mendapatkan aliran listrik. Jadi itulah fungsi dan dampak dari infrastruktur.
Kalau melihat data dari Global Competitiveness Index 2017–2018 dari World Economic Forum, secara keseluruhan rating nya meningkat dari tahun 2012. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan negara tetangga bahwa infrastruktur Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk infrastruktur, Indonesia mendapat peringkat 52, Malaysia di peringkat 22, dan Singapura di peringkat 2. Adapun secara keseluruhan Indonesia mendapatkan peringkat 36 dari total 137 negara. Oleh karena itu, masih terdapat peluang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan infrastruktur di Indonesia sehingga peringkat daya saing Indonesia juga akan meningkat secara keseluruhan.
Nah, sekarang kita masuk ke tantangan — tantangan apa saja yang masih menjadi kendala dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia. Tantangan pertama, yang dapat diarasakan adalah maraknya kasus korupsi pada sektor infrastruktur. Hal ini didukung oleh data dari Executive Opinion Survey 2017 dalam World Economic Forum yang menyatakan bahwa faktor utama yang paling bermasalah dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi. Oleh karena itu menjadi tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat mengawal serta mengawasi infrastruktur yang akan dibangun sehingga dapat mereduksi atau menghilangkan korupsi di sektor ini.
Tantangan berikutnya yang kedua adalah tantangan pendanaan. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua pendanaan infrastruktur dapat didanai oleh pemerintah. Maka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS/PPP) sangat diperlukan. Meskipun begitu sampai saat ini skema pendanaan KPS/PPP hanya terbatas pada biaya konstruksi dan operasi/maintenance saja sehingga kurang menarik bagi investor. Padahal masih banyak skema-skema pendanaan KPS/PPP yang dapat mengcover semua proses termasuk proses inisiasi dan desain. Selain itu, KPS/PPP yang ada sampai saat ini belum transparan dalam penentuan bagaimana proyek ini menggunakan skema KPS/PPP atau tidak.
Bagi banyak pihak KPS/PPP yang ada juga masih dianggap sebagai alat pembiayaan yang dianggap terlalu rumit dan kompleks karena membutuhkan koordinasi yang komprehensif dalam penerapannya. Oleh karena itu, skema ini masih perlu pengembangan baik dalam proses koordinasinya, regulasinya serta transparansinya untuk meningkatkan minat investor sehingga infrastruktur yang telah dibutuhkan dapat direalisasikan secepatnya. Secara teoritis ada banyak model KPS tergantung dari risiko proyek, partisipasi public sector dan private sektor di dalam proyek tersebut.
Tantangan yang ketiga adalah terkait kualitas infrastruktur yang ada. Jika dilihat pada data GCI WEF 2017–2018, kualitas infrastruktur Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand di peringkat 68. Maka, mutu infrastruktur merupakan tantangan yang kedepannya perlu ditingkatkan dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia dan tata kelola yang baik. Sehingga infrastruktur yang dimiliki dapat bertahan lama dengan kualitas premium sampai 50–100 tahun mendatang.
Lingkungan Hidup
Tantangan pertama dari segi lingkungan yaitu GRK, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016. Hal tersebut dimaksudkn untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi sebesar 2,869 million metric ton CO2e yang terdiri dari 2,037 million metric ton CO2e untuk unconditional target dan 1,693 metric ton Co2 e untuk conditional. Berdasarkan grafik target penurunan emisi bahwa indonesia termasuk salah satu negara yang menargetkan penurunan emisi yang cukup tinggi pada 2030. Oleh karena itu perlu upaya ekstra dalam komitmen ini baik oleh pemerintah maupun semua masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang direkomendasi oleh WRI adalah dengan melakukan pengelolaan land use dengan reforestasi dan mendorong penggunaan renewable energy pada sektor energi.
Tantangan kedua, di bidang lingkungan adalah adanya tumpang tindih peraturan-peraturan yang menyebabkan ketidakharmonisan antar peraturan. Hal ini telah kaji oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2018 pada dimensi kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi yang overlapping ini menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan , kelestarian dan tata kelola SDH-LH yang baik. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum, korupsi, konflik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDH-LH secara adil. Pada gilirannya akan menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Terjadi kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.
Ketiga adalah tentang infrastruktur brekelanjutan. Menurut saya ini adalah solusi sekaligus konklusi dari pengembangan infrastruktur yang seringkali bertentangan lingkungan. Kedepan, setiap pembangunan infrastruktur seharusnya sudah mengikuti asas sustainibility yang mampu mengintegrasikan antara ekonomi, lingkungan dan sosial secara bersamaan. Konsep ini berarti membangun infrastruktur tanpa menghasilkan dampak yang merusak bagi lingkungan sekaligus berdampak positif secara sosial. Infrastruktur yang dibangun dapat menghasilkan carbon footprint yang rendah, tidak merusak ekosistem di sekitarnya bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tentunya infrastruktur seperti ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak terutama para investor jika tidak memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah renewable energy, green building, wind power generation dan lainnya.
Kesimpulan
Kesimpulannya, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan infrastruktur yang dibangun tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi namun juga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengalihkan arah investasi kepada infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas yang didukung oleh peraturan-peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta ditopang oleh komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehingga tercipta infrastruktur yang berkelanjutan untuk semua masyarakat.
